logo

Ketua KPK di Gang Potlot

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar SH mendatangi markas grup rock alternatif Slank di Gang Potlot, Jakarta Selatan, Rabu (16/4). Kehadiran Antasari disambut Kaka, Bimbim, dan personel Slank lainnya, serta para Slankers.

Kedatangan Antasari ini seolah meneguhkan hubungan KPK dengan Slank yang sama-sama punya komitmen negeri ini bersih dari korupsi. Kehadiran mantan jaksa yang dalam empat bulan terakhir telah menciduk 12 tersangka korupsi kakap itu seperti meledek anggota DPR.

Slank beberapa waktu lalu sempat terancam diperkarakan anggota DPR RI akibat lirik Gosip Jalanan, salah satu tembang mereka yang dirilis tiga tahun lalu, dianggap menghina parlemen. Rencana ini dilontarkan Ketua Badan Kehormatan DPR RI Gayus Lumbuun, meski kemudian urung.

 Di Gang Potlot, Antasari mengilustrasikan KPK dan Slank ibarat ikan dengan air. "Sama-sama memberantas korupsi. KPK dengan undang-undang antikorupsi, dan Slank dengan pesan moralnya melalui seni," kata Antasari.

Beberapa pekan lalu, Slank tampil di teras Gedung KPK, menyampaikan pesan antikorupsi. Kunjungan Antasari kemarin merupakan balasan atas penampilan grup musik yang karya-karyanya masih terasa awet di beberapa generasi ini.

Sebelum manggung di Gang Potlot, Antasari bertukar poster yang bertema antikorupsi. KPK juga memberikan piagam penghargaan kepada Slank. Saat didaulat tampil di panggung mini, Antasari memilih tembang Juwita Malam.
"Kita punya puluhan piagam musik, tapi hari ini hari bersejarah buat Slank karena kita mendapat piagam yang berbeda dengan yang lain. Kita sangat bangga menerimanya," ujar Bimbim, penggebuk drum Slank yang dikenal nyentrik.

Saat ditanya apa komentarnya terkait dengan penangkapan anggota Komisi IV DPR RI Al Amin Nur Nasution, Bimbim mengaku sedih. "Kita sebenarnya berharap gosip yang kita nyanyikan ini tidak benar. Tapi kalau ini benar, berarti negeri kita ini memang kacau balau," timpal Abdee, personel lain Slank.

Intervensi
Diminta tanggapan soal pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta penegak hukum tidak melakukan penjebakan, Antasari menolak berkomentar. "KPK tak bisa diintervensi," kata Antasari.

"Jangan tanya saya istilah itu, tanyakan pada yang bicara istilah itu. Yang kami lakukan adalah proses penegakan hukum mulai dari pengumpulan data dan bahan keterangan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan eksekusi. Itu langkah hukum," imbuhnya.
 
Pernyataan soal penjebakan muncul ketika SBY berpidato di depan peserta Konvensi Hukum Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/4). Saat itu SBY juga meminta penegak hukum mengedepankan aspek pencegahan ketimbang penindakan.

 "Seharusnya ditambahi, wahai para penyelenggara negara, pejabat publik, atau siapa saja yang diamanatkan oleh rakyat untuk menggunakan, mendayagunakan uang rakyat demi kesejahteraan rakyat, ikutilah peraturan perundang-undangan dan etika profesi. Karena penegak hukum sudah mulai tegas. Mestinya kalimatnya ditambahkan seperti itu," ujar Antasari.

Mengenai tindakan pencegahan yang dimaksudkan SBY, Antasari mengatakan pihaknya telah melaksanakan hal itu. Antasari menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak hanya melakukan penindakan dalam artian penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

"Langkah pencegahan yang dilakukan oleh KPK sudah banyak sekali. Untuk kali ini, 38 DPRD akan kita datangi untuk memberikan perbaikan kebijakan bagaimana mencegah korupsi terjadi. Kita masuk juga untuk membenahi kebijakan-kebijakan yang kita nilai korup. Itu sudah kita lakukan," katanya.

tribun jabar

top   to bottom


share share | kirim | cetak | pdf pdf

Delicious   Digg Reddit Stumble   Yahoo Technorati

Post Kategori "Himatansi News" Lainnya