logo

National Accounting Seminar

          

Akuntansi Syariah dan Akuntansi Sektor Publik merupakan dua sub bidang Akuntansi yang saling berkaitan, namun memiliki  karakteristik yang sangat berbeda satu sama lain. Di Republik Indonesia sendiri, Akuntansi Syariah masih belum terlalu umum digunakan dibanding Akuntansi Sektor Publik.

Disahkannya Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, memberikan penjabaran yang lebih terperinci mengenai Akuntan Publik, meliputi tugas, hak, kewajiban, dan tanggungjawab Akuntan Publik. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai reaksi, baik berupa dukungan, maupun kritikan terhadap isi undang-undang tersebut.

Berbicara tentang masalah audit berupa jasa audit seperti yang telah dijelaskan di UU, seorang Akuntan Publik menyediakan jasa berupa jasa asuransi yang bertujuan memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Merupakan rahasia umum bahwa data keuangan merupakan rahasia dapur bagi setiap perusahaan, klien tentu sangat mengkhawatirkan laporan mereka “di intip” oleh lawannya. Oleh karena itu biasanya perusahaan besar lebih memberikan kepercayaan audit dalam laporan keuangan mereka menggunakan jasa audit KAP yang terkenal. Beberapa perusahaan besar lebih menjatuhkan pilihannya pada KAP asing yang berpengalaman, karena mereka berpikir bahwa KAP asing memiliki kredibilitas lebih daripada KAP lokal. Selain itu didalam UU ini juga dijelaskan adanya pengawasan dari menteri keuangan yang mana mencakup pemeriksaan terhadap kertas kerja dan permintaan keterangan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan dari seorang Akuntan Publik, KAP dan cabang KAP terhadap UU dan SPAP. Sehingga menteri keuangan secara langsung membawahi segala tindakan yang dilakukan oleh para Akuntan Publik yang dapat meminimalisir risiko penyelewengan yang dilakukan.

Tetapi dilihat dari pasal 6a, yang menyatakan bahwa “..Yang dapat mengikuti pendidikan profesi Akuntan Publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.” Dari penjelasan pasal 6a tersebut berarti untuk menjadi Akuntan Publik tidak harus berasal dari sarjana Akuntansi. Untuk menjadi Akuntan Publik lulusan jurusan Akuntansi harus bersaing dengan lulusan dari jurusan non Akuntansi. Tentu hal ini akan mengancam posisi para lulusan Akuntansi, dimana mereka yang selama 4 tahun lebih duduk dibangku kuliah, bergelut dengan dunia Akuntansi yang kemudian dapat disamai oleh mereka yang mungkin hanya menganggap akuntansi di ibaratkan sebagai angin berlalu saja, toh mereka masih tetap saja bisa mengikuti pendidikan profesi Akuntansi ini.

Seharusnya pemerintah dapat lebih mengkaji lagi mengenai isi pasal 6 ini sendiri, tetapi pemerintah beralasan bahwa Indonesia sangat memerlukan tenaga Akuntan Publik, menurut survei yang dilakukan oleh IAPI, jumlah Akuntan Publik di Indonesia hingga 31 Maret 2011 baru 926 dari total jumlah penduduk yang mencapai 237 juta jiwa, masih kalah dengan Singapura yang hanya memiliki sekitar lima juta penduduk tetapi memiliki 15.120 orang Akuntan Publik. Selain itu adanya pertumbuhan jumlah Akuntan yang tidak signifikan atau stagnan, hal ini lah yang mendasari pemerintah untuk tidak membatasi setiap orang untuk mengikuti pendidikan profesi Akuntan Publik.

Tidak jauh berbeda dengan Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Syariah pun mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan persaingan yang tinggi. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada satu Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan Syariah, melalui UU No. 23 Tahun 1999 hingga disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkembangan syariah meningkat tajam terutama dilihat dari peningkatan jumlah Bank/Kantor yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah asset yang dikelola. Pertengahan bulan Juni tahun 2008, DPR-RI baru saja mengesahkan Undang-undang yang penting, yaitu UU Surah Berharga Syariah Nasional (SBSN) tahun 2008 dan UU perbankan syariah tahun 2008, dengan dua Undang-Undang baru ini, Indonesia diharapkan mengambil peran dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menjadi pusat keuangan syariah Internasional (International Economic And Finance Hub) yang penting di Asia.

Dengan berbagai aturan yang berlaku dan perkembangan yang begitu pesat sehingga berdampak pada persaingan yang semakin ketat, mendorong sebuah gagasan dari BE-Himatansi untuk mengadakan pengkajian lebih mendalam berupa Seminar Nasional Akuntansi bersama para ahli berkenaan dengan eksistensi Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Syariah di tengah persaingan yang tinggi dan peraturan yang ketat.

           Event Name

 

Nama dari kegiatan yang akan kami selenggarakan ini adalah “National Accounting Seminar (NAS) 2014

         Event Theme

 

          Kegiatan National Accounting Seminar ini bertemakan

        Public  Accounting and Sharia Accounting on the great  

         competition and strick of regulation"

 

A.                     Time & Place

 

    One Day Seminar akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal   : Senin, 12 Mei 2014

Waktu              : 08.00 s/d 14.15 WIB

Tempat            : Gedung Mandala Universitas Siliwangi

  Kota Tasikmalaya

 

            Event Description

 

 

 

 

Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

One Day Seminar yang terdiri dari dua sesi dan diskusi interaktif dengan pembicara :


Keynotes Speech                 :

Assisten Daerah Provinsi Jawa Barat,

Bapak H. Iwa    Karniwa, SE., Ak., MM.

Berkenaan dengan kondisi Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Syariah di regional Jawa Barat, meliputi: perkembangan dari masa ke masa, dan perkiraan kondisi ASP dan Ak.Syariah di masa datang.


  Sesi I : Guru Besar Akuntansi Universitas 

  Pattimura  oleh

  Prof. Dr. Askam Tuasikal, Ak., CPA

i.                Pemaparan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Syariah: gambaran umum,

kinerja, dan peluang pekerjaan.

ii.              Tantangan Akuntansi Publik tengah persaingan yang tinggi dan aturan yang  

ketat.

 

 Sesi II (Panel Discussion)     :

-                  Ikatan Akuntan Indonesia oleh Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Bapak Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., Ak. pembahasan berkenaan dengan pemaparan seluk beluk Akuntansi Syariah, meliputi: sejarah, perkembangan dan peluang pekerjaan Akuntansi Syariah.

 

-                 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

                                            i.     Pemaparan kinerja, ruang lingkup, dan peluang pekerjaan ASP.

                                          ii.     Pemaparan Akuntan Sektor Publik sebagai ujung tombak pelaporan, analisis, dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Negara.

*(pembicara bersifat tentative dan kami memiliki hak untuk sewaktu-waktu merubah pembicara

 


top   to bottom

share share | kirim | print | pdf pdf

Delicious   Digg Reddit Stumble   Yahoo Technorati

Post Kategori "Himatansi News" Lainnya