logo

National Accounting Seminar 2011 "The Mission of Government Accounting"

"The Mission of Government Accounting"

Akuntansi memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional sebuah negara. Setiap negara memiliki standar tersendiri sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Termasuk Indonesia dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Dengan ditetapkannya PP SAP (Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan) maka untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan. Namun, sesuai amanat undang-undang terbitlah PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan mendapat pertimbangan dari BPK. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap.

Dengan ditetapkan PP SAP berbasis akrual, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai bentuk konsekuensi ditetapkannya PP SAP (Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual yang bermuara pada laporan keuangan wajar tanpa terkecuali, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual.

Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada SAP berbasis akrual. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Perda (Peraturan Daerah) tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada PP ( Peraturan Pemerintah).

Oleh karena itu, begitu banyaknya kemungkin - kemungkinan yang harus kita bedah mengenai issue - issue di atas, maka kami Himpunan mahasiswa akuntansi (Himatansi) Universitas Siliwangi ingin mengupas lebih jauh mengenai issue tersebut. Untuk menjembatani hal tersebut, kami mengadakan forum ilmiah melalui seminar akuntansi nasional ini. Kami berharap dengan adanya seminar nasional ini dapat memotivasi mahasiswa/mahasiswi, instansi pemerintah serta pihak yang berkepentingan untuk lebih mengetahui dan memahami pelaporan keuangan dalam pemerintahan. Selain itu juga kami berharap bahwa seminar yang kami adakan dapat memberikan konstribusi positif bagi kemajuan perekonomian bangsa dan kita dapat mengimplementasikannya.

 


top   to bottom

share share | kirim | print | pdf pdf

Delicious   Digg Reddit Stumble   Yahoo Technorati

Post Kategori "Himatansi News" Lainnya