logo

Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah Cukup Efektif

GELIAT perbankan dan lembaga keuangan syariah di Tanah Air semakin terasa, seiring dengan perkembangannya di hampir seluruh belahan dunia. Bank syariah, khususnya di Indonesia, sering disebut sebagai "bank sektor riil".

Hal ini disebabkan tingkat financing to deposit ratio yang mencapai 103,33% (per Maret 2009). Kondisi ini menggambarkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah cukup efektif, di mana seluruh dana pihak ketiga (DPK) disalurkan kepada masyarakat. Beragam produk ditawarkan kepada masyarakat, baik produk penyimpanan dana maupun produk pembiayaan (kredit).

Tidak sedikit masyarakat yang belum memanfaatkan produk-produk tersebut, yang salah satunya disebabkan kekurangpahaman masyarakat terhadap istilah-istilah perbankan syariah yang sebagian berbahasa Arab. Padahal sebenarnya transaksi-transaksi perbankan syariah pada dasarnya adalah transaksi yang umum dilakukan. Namun kita tidak mengetahui istilah dalam bahasa Arab.

Skema transaksi pembiayaan syariah menggunakan 3 prinsip dasar, yaitu : (1) prinsip jual beli (ba'i), (2) prinsip sewa (ijarah), dan (3) prinsip bagi hasil (syirkah).

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dilaksanakan dengan cara bank secara prinsip membelikan kebutuhan nasabah akan barang dan menjual kepada nasabah dengan mengambil keuntungan. Nasabah akan membayar harga barang tersebut secara mencicil selama jangka waktu pembiayaan.

Jenis pembiayaan ini terbagi dua yaitu (1) Jual beli barang jadi dengan pembayaran tangguh/angsuran (murabahah) dan (2) Jual beli barang belum jadi dengan pembayaran bertahap/angsuran (istishna') Murabahah adalah jual beli, di mana keuntungan penjual diketahui dan disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Praktik transaksi pembiayaan murabahah dimulai dari kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, namun tidak mempunyai kemampuan untuk membayar secara tunai.

Selanjutnya nasabah meminta bank untuk membelikan barang tersebut. Atas pesanan tersebut, bank secara prinsip akan membelikan barang tersebut dan selanjutnya menjual kepada nasabah sehingga dalam transaksi ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam melakukan penjualan barang kepada nasabah, bank menyebutkan harga beli/harga pokok pembeliannya dan keuntungan yang diambil. Harga beli/pokok ditambah keuntungan menjadi harga jual barang bank kepada nasabah.

Selanjutnya nasabah akan melakukan pembayaran harga jual tersebut secara tangguh/angsuran sesuai jangka waktu pembiayaan yang disepakati. Pola pembiayaan ini merupakan pola pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah (57,83% dari total pembiayaan).

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)

Pembiayaan dengan prinsip sewa terbagi menjadi 2 yaitu: (1) Sewa tanpa opsi perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa (ijarah) dan (2) Sewa dengan opsi perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa (ijarah muntahiyya bit-tamlik). Pembiayaan jenis pertama merupakan transaksi sewa biasa.

Nasabah yang membutuhkan tempat/gedung untuk disewa akan meminta kepada bank untuk menyewakan aset yang dimiliki. Sementara pembiayaan sewa tipe kedua hampir mirip dengan transaksi leasing. Pembiayaan sewa jenis ini sebenarnya terdiri atas 2 tahap transaksi, yaitu: (1) Transaksi sewa barang dan (2) Transaksi pemindahan kepemilikan.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dilakukan dengan cara bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dan bersepakat untuk berbagi hasil usaha dengan porsi (nisbah) tertentu. Misalnya bank dan nasabah bersepakat berbagi hasil dengan porsi 50 : 50. Dengan demikian, maka pada saat usaha nasabah menghasilkan, maka pembagian hasil usaha tersebut adalah 50 : 50. Jenis pembiayaan ini ada 2, yaitu: (1) Pembiayaan bagi hasil tanpa partisipasi modal/dana nasabah (mudharabah) dan (2) Pembiayaan bagi hasil dengan partisipasi modal/dana nasabah (musyarakah).

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan syirkah. Dalam pembiayaan mudharabah terdapat dua pihak yang terlibat, pertama adalah pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal membiayai seluruh kebutuhan nasabah, sementara nasabah hanya memberikan kemampuan dalam mengelola usaha (expertise). Hasil usaha dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.(*)

(okezone)


top   to bottom


share share | kirim | cetak | pdf pdf

Delicious   Digg Reddit Stumble   Yahoo Technorati

Post Kategori "Artikel Ekonomi-Akuntansi" Lainnya